Pansus DPR Gelar Seminar RUU Pemberantasan Terorisme

Ketua Panitia Khusus (Pansus) tentang Rancangan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Muhammad Syafi'i membuka Seminar Nasional "Perlindungan HAM dan Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia"

"Ini merupakan proses awal dalam rangka melahirkan revisi undang-undang terorisme. Seminar ini diselenggarakan untuk menerima masukan dari pakar, masyarakat serta stakeholder terkait RUU ini," jelas Syafi'i saat membuka Seminar di Gedung DPR, Senayan, Rabu (25/05/2016).

Dalam seminar tersebut, dibahas beberapa isu krusial, seperti definisi konkret tindak pidana terorisme, bagaimana keterlibatan TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme, konsep deradikalisasi, serta bentuk pencegahan dan penanggulan tindak pidana terorisme

Di Indonesia, perkembangan dalam kebijakan pemberantasan dan penanggulangan terorisme mengalami percepatan pasca-peristiwa bom Bali, oktober 2012 silam. Sesaat setelah peristiwa tersebut, pemerintah mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang selanjutnya disahkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003. Namun, UU yang berlaku saat ini bersifat reaktif sehingga UU tersebut hanya berlaku apabila terjadi tindak pidana terorisme.

Sebelumnya pemerintah mengungkapkan bahwa pelaksanaan UU tersebut sudah berjalan cukup baik, tetapi karena perkembangan ekstrimisme, radikalisme dunia sehingga menuntut dilakukannya perubahan atau revisi undang-undang tersebut. Disisi lain, DPR pun menyetujui usulan pemerintah tersebut dengan membentuk pansus.

"Meskipun Pansus ini dibatasi oleh waktu, kita hanya diberikan 4 masa sidang namun kita tidak boleh terburu-buru, tergesa-gesa dan juga tidak boleh terlalu lama," papar politisi Gerindra itu.

Hadir dalam seminar tersebut pakar politik dan militer Salim Said,

Tahun 2016 Kinerja Individu Karyawan Setjen DPR Jadi Perhatian Penilaian

25-05-2016 / SEKRETARIAT JENDERAL

Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany melakukan rapat koordinasi dengan Inspektur Utama, Badan Keahlian Dewan, dan para Deputy serta Kepala Biro dilingkungan Setjen, dengan pokok pembahasan tentang Sosialisasi Pembangunan Agen Perubahan.

"Kita setiap hari Rabu pagi mengadakan rapat untuk evaluasi sekaligus proses monitoring terhadap tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi. Dan yang menjadi tujuan sasaran dalam reformasi birokrasi yaitu birokrasi yang bersih, efektif dan efisien, serta berintergritas," ujar Winantuningtyas Titi, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/5).

Menurutnya, untuk mencapai hal tersebut Setjen melakukan perubahan-perubahan dalam delapan area, antara lain perubahan mental dan perilaku, perubahan budaya dan pola kerja, serta dari sektor pengawasan juga diperkuat, hingga masalah pelayanan publik yang penting untuk ditingkatkan.

"Untuk melaksanakan itu kita punya rencana aksi yang terprogram. Oleh karenanya harus ada orang-orang tertentu baik yang terdiri dari pejabat eselon satu maupun eselon dua, dan ada beberapa pejabat eselon tiga, baik individu maupun kelompok yang berperan sebagai agen perubahan," terang Win, sapaan akrab Winantuningtyas Titi.

Ditegaskan, sebelum reformasi birokrasi begitu ketat dilaksanakan, pegawai malas atau rajin, pegawai yang pintar dan semangat dengan pegawai yang tidak disiplin memiliki kesamaan tunjangan dan penghasilan. Namun dengan reformasi birokrasi tunjangan yang akan diberikan benar-benar berdasarkan beban kerja dan hasil kinerja pegawai tersebut.

"Tahun 2015 kemarin ukurannya baru kedisiplinan, dan kedisiplinan ukurannya baru masalah absen. Padahal ada juga masukan bahwa ada pegawai yang datang tepat waktu tetapi kemudian menghilang pergi mengerjakan sesuatu yang tidak jelas tujuannya, lalu tiba-tiba pada sore hari kembali datang untuk absen lagi, seolah-olah dia bekerja tepat waktu. Oleh karena itu pada tahun 2016 ini memang sudah betul-betul kinerja individu yang menjadi perhatian penilaian, hari ini dia menghasilkan dan mengerjakan apa. Memang absensi menjadi dasar, tetapi output nya menjadi terukur," tegas Win.

Terkait agen perubahan, maka individu yang bersangkutan harus bersikap sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai dasar kinerja yakni Religius, Akuntabel, Profesional, dan Integritas (RAPI). Sikap dan perilaku kinerjanya harus mencerminkan nilai-nilai dasar kinerja tersebut. Dan bagaimana agen perubahan itu dapat memotifasi dan menjadi teladan serta panutan.

"Ada seleksi dari masing-masing atasan langsung untuk mencalonkan, sesuai dengan kriteria baik tentang kedisiplinan, semangat kerja, dan beberapa karakteristik khusus yang diperlukan, seperti memiliki jiwa kepemimpinan, religius, dan yang paling penting adalah berkomitmen dan melaksanakan sasaran target reformasi birokrasi, setidaknya dilingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan," jelasnya.

Source: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

You may also like...